Paksa Google Daftar di RI Minggu Ini, Apa Beruntung Bagi

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) meminta penyelenggara sistem elektronik (PSE) platform digital privat untuk segera mendaftar paling lambat Rabu (20/7). Google, Facebook, Instagram tercatat belum mendaftar.

Spesialis Keamanan Teknologi Vaksincom Alfons Tanujaya menyampaikan, kewajiban pendaftaran PSE membuat pemerintah lebih kuat. “Kontohnya sebelum ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas keuangan tertinggi di Indonesia harus meminta bantuan Google ketika ingin membatasi penerapan pinjol ilegal,” katanya dalam pernyataan tertulis, Senin (18/7).

Dengan kewajiban pendaftaran PSE, berarti ada kontrol langsung dari pemerintah terhadap aplikasi yang bisa merugikan masyarakat Indonesia. Pemerintah pun bisa melakukan tindakan lebih cepat, tanpa harus bergantung dari pengelola layanan seperti Play Store atau Apps Store.

“Seharusnya ini memang sudah dijalankan oleh pemerintah sejak lama. Meskipun terlambat, setidaknya hal ini sudah berjalan dan harapannya diamati dan diamati dengan saksama,” ujar dia.

Kewajiban pendaftaran PSE itu juga bisa menjadi peluang bagi pengembang aplikasi Indonesia untuk mengisi liburan, menyediakan aplikasi atau layanan alternatif. Pemerintah bisa mengakomodasi aplikasi alternatif ini.

“PSE yang besar mungkin merasa mereka memiliki negosiasi kekuasaan yang kuat dan ketersediaan masyarakat atas layanan yang mereka berikan. Namun aturan tetap aturan dan harus ditegakkan. Kominfo harus pintar dan bermain agar proses penegakan ini tidak menimbulkan masalah,” katanya.

Masyarakat Indonesia juga harus mendukung penegakan aturan tersebut, karena menyangkut kepemilikan digital dan kemandirian bangsa di ruang digital.

“Lihat di Uni Eropa, PSE sangat takut dan taat kepada mereka. Ini karena penegakan aturan yang tegas, tidak pandang bulu, konsisten, profesional, didukung oleh semua negara Uni Eropa dan menjadi tolok ukur bagi dunia,” ujar dia.

Uni Eropa memang memiliki aturan yang disebut Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR).

Sebelumnya, Juru bicara Kementerian Kominfo Dedy Permadi menyampaikan, jika PSE privat belum mendaftar per 20 Juli, maka akan diberi sanksi teguran sampai pemutusan akses.

Dia menjelaskan, kewajiban PSE platform digital privat untuk mendaftar kepada pemerintah dapat mendorong ruang digital yang aman dan sehat. setidaknya ada tiga manfaat dari pendaftaran ini, yaitu:

1. Kementerian memiliki sistem yang lebih sistematis dan terkoordinasi untuk seluruh PSE yang ada di Indonesia

Pendaftaran PSE akan terasa ketika mereka tersandung masalah. Misalnya, jika PSE melanggar hukum di Indonesia, pemerintah bisa berkoordinasi dengan platform digital tersebut.

“Kepatuhan PSE terhadap regulasi di Indonesia bisa dioptimalkan melalui sistem pendaftaran PSE,” kata Dedy, pada Juni (22/6).

2. PSE bisa diajak bekerja sama untuk menjaga kesehatan ruang digital Indonesia

Misalnya, PSE yang beroperasi di Indonesia bisa mengadakan edukasi literasi digital tentang bagaimana internet secara produktif, kreatif dan positif.

3. Regulasi sistem pemutakhiran

Melalui data dan informasi yang platform digital, Kominfo bisa memastikan apakah mereka sudah memastikan persyaratan yang ditentukan, termasuk soal perlindungan data pribadi.

“Kami ingin tahu apakah PSE itu sudah memiliki sistem yang cukup mumpuni untuk melindungi data penggunanya,” kata Dedy.

Bagi masyarakat, pendaftaran sistem elektronik privat bisa melindungi mereka ketika berada di ruang digital.

Selain itu, tingkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap PSE. “Masyarakat juga menjadi lebih cerdas dan hati-hati untuk melakukan transaksi melalui informasi tanda daftar PSE,” demikian dikutip dari laman resmi Kominfo.

Teknologi Pribadi