Presidensi G20 Jalur Keuangan Menjawab Lima Isu Strategis

kami

24/192​/DKom

Presidensi G20 Indonesia Jalur Keuangan terus mendukung pemulihan ekonomi yang lebih kuat dengan merespons lima isu strategis global. Respon terhadap lima strategi isu tersebut diwujudkan dengan i) pembentukan sistem kolaborasi dan kerjasama global untuk mengatasi tantangan kerawanan pangan (kerawanan pangan) ii) menjaga dan memperkuat pemulihan ekonomi melalui kebijakan bauran iii) memperkuat kebijakan moneter serta makroprudensial yang didukung melalui koordinasi reformasi struktural iv) rancangan Central Bank Digital Currency (CBDC) untuk interoperabilitas dan pembayaran lintas batas, serta v) mengembangkan kerangka untuk pembiayaan transisi menuju emisi nol bersih. Demikian mengemuka dalam Gala Seminar “Kebijakan Sektor Moneter dan Keuangan untuk Mendukung Stabilitas dan Pemulihan”, sebagai acara sampingan yang menutup seluruh rangkaian acara sampingan G20 Jalur Keuangan: Deputi Keuangan dan Bank Sentral (FCBD) dan Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ke-3 (FMCBG) di Nusa Dua, Bali (17/7).

Diketahui, terdapat lima isu strategi global yang dihadapi oleh otoritas pengambil kebijakan di dunia saat ini. Pertama, bagaimana mengatasi isu kesehatan akibat pandemi covid dan ketahanan pangan yang disebabkan gangguan pasokan. Kedua, bagaimana mengintegrasikan berbagai kebijakan makroekonomi menjadi bauran kebijakan yang efektif. Ketiga, bagaimana menerapkan kebijakan bauran tersebut untuk menjaga keamanan makroekonomi dan sistem keuangan serta memperkuat pemulihan ekonomi. Keempat, bagaimana CBDC dapat dirancang sehingga dapat memfasilitasi konektivitas pembayaran lintas negara namun tetap menjaga keamanan moneter dan sistem keuangan, lebih lanjut meramu dampak negatif dari aset kripto terhadap sistem keuangan melalui kerangka pengaturan dan pengawasan yang efektif. Dan kelima, bagaimana sinergi antara upaya transisi, termasuk dukungan keuangan berkelanjutan menuju emisi karbon nol bersih.

Kelima isu tersebut dilatarbelakangi oleh kerentanan perekonomian global dengan tingkat inflasi yang tinggi dengan pemulihan yang lebih lemah. Perang yang tengah berlangsung di Ukraina, disertai dengan kebijakan tindakan dalam menanggapi perang dan kebangkitan COVID-19 di beberapa negara, telah memperpanjang hambatan pasokan. Kondisi tersebut, seiring dengan meluasnya kebijakan melihat ke dalam, khususnya komoditas di sejumlah negara, telah mendorong kenaikan harga komoditas secara signifikan sehingga meningkatkan tekanan inflasi global. Sebagai tanggapan, beberapa negara telah memulai pengetatan kebijakan moneter yang kemungkinan pemulihan ekonomi global dan meningkatkan risiko stagflasi. pertumbuhan ekonomi utama negara-negara juga diperkirakan akan lebih rendah dari perkiraan sebelumnya. Secara berkepanjangan, hal ini meningkatkan ketidakpastian pasar keuangan global sekaligus menahan aliran modal asing dan menghadapi tekanan mata uang di negara berkembang. Selanjutnya, dalam gala seminar yang berlangsung, dielaborasi respon terhadap kelima isu global yang dimaksud.

Respon dulu terkait ketahanan pangan dan kesehatan pembentukan sistem kolaborasi dan kerjasama global (Kolaborasi dan Kerjasama Global) untuk mengatasi tantangan kerawanan pangan (kerawanan pangan) yang terus meningkat. Kolaborasi dan kerjasama global tersebut akan fokus pada upaya mendukung ketahanan pangan dengan memastikan keterjangkauan (keterjangkauan) dan perolehan (aksesibilitas) pangan, serta meningkatkan ketersediaan data untuk pupuk. Di samping itu, ditetapkan pembentukan Dana Perantara Keuangan (Dana Perantara Keuangan) untuk membantu memastikan pembiayaan yang mencukupi, berkelanjutan, dan terkoordinasi untuk tindakan pencegahan (pencegahan), kesiapsiagaan (kesiapsiagaan), dan penanggulangan (tanggapan) terhadap pandemi di masa depan. Dana tersebut dikelola oleh Bank Dunia dengan komitmen awal sebesar US$ 1,1 miliar.

Respon kedua mengulas kebijakan bauran ekonomi, membahas upaya untuk menjaga makro dan memperkuat pemulihan ekonomi di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Pertama, fundamental yang kuat yang dapat dicapai melalui kebijakan fiskal, moneter, serta makro ekonomi yang terencana, dan terkomunikasikan dengan baik. Kedua, kebijakan moneter yang mendahului, muatan depandan di depan kurva. Hal ini tidak hanya dicapai melalui suku bunga, melainkan juga instrumen lainnya antara lain stabilisasi nilai tukar, pengelolaan aliran modal, serta koordinasi dengan Pemerintah. Ketiga, memperkuat sisi suplai melalui kebijakan sektor riil dan reformasi struktural.

Respon ketiga promosi kebijakan moneter dan sektor keuangan untuk menemukan dan pemulihan. Pertama, kebijakan moneter kembali menitikberatkan pada perlunya harga secara mendahului dan berwawasan ke depan untuk mengendalikan ekspektasi inflasi yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara. Kebijakan suku bunga tetap menjadi instrumen utama, dilengkapi dengan intervensi nilai tukar dan manajemen arus modal, terutama di negara berkembang dengan pasar keuangan yang belum dalam. Kedua, pendekatan yang semakin granular dan mikro untuk menjaga kestabilan keuangan, terutama sektor korporasi dan rumah tangga. Di samping kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial juga perlu diterapkan dalam rangka memitigasi risiko-risiko terhadap keuangan. Ketiga, mengingat masalah harga saat ini bersumber pada sisi penawaran, maka antara koordinasi bank sentral dan pemerintah diperlukan. Koordinasi tersebut tidak terbatas pada sinergi moneter dan kebijakan fiskal, namun juga terkait kebijakan reformasi struktural. G20 berhasil menggabungkan Integrated Policy Framework (IPF) dari IMF dengan Macro Financial Stability Framework (MFSF) dari BIS untuk mengakselerasi terwujudnya harga global.

Respon keempat menghadirkan Central Bank Digital Currency (CBDC) dan aset kripto, disambut baik oleh berbagai inisiatif rancangan CBDC, khususnya dalam penggunaan untuk interoperabilitas dan pembayaran lintas batas (pembayaran lintas batas). Di samping itu, rancangan CBDC juga perlu menjamin keamanan moneter dan keuangan internasional. Diskusi juga membahas pentingnya kerangka regulasi dan pengawasan yang kokoh dari aset kripto, termasuk yang disebut koin stabil, dengan menerapkan prinsip ‘aktivitas yang sama, risiko yang sama, regulasi yang sama’. Tujuan yang ingin dicapai adalah memitigasi risiko dari penggunaan aset kripto dan memastikan lapangan bermain yang rata, dengan tanpa hambatan inovasi dan inklusi. Membangun kesadaran publik akan risiko penggunaan aset kripto merupakan hal penting.

Respon kelima terkait ekonomi dan keuangan membahas berbagai rekomendasi dalam rangka mengembangkan kerangka untuk pembiayaan transisi menuju emisi nol bersih, meningkatkan tanggung jawab keuangan menuju tujuan tersebut, dan meningkatkan inovasi pada instrumen dan pasar keuangan. Dalam hal ini, menekankan pentingnya pertukaran pengalaman dalam rangka mendorong pembiayaan dan investasi yang mendukung transisi menuju emisi nol bersih.

Presidensi G20 Indonesia memberikan referensi untuk melakukan strategi keluar dari kebijakan luar biasa di masa pandemi untuk mendukung pemulihan, serta mengatasi efek luka memar (efek menakut-nakuti) untuk mencapai pertumbuhan jangka panjang yang tinggi. Selain itu, Presidensi G20 Indonesia mengajak semua anggota untuk mewujudkan komitmen keuangan global, termasuk terus mengimplementasikan langkah-langkah kebijakan dan penerapan standar internasional. Presidensi G20 mendukung Indonesia membantu anggota untuk memperkuat komitmen transisi yang berjalan mulus (tertib), adil (hanya), dan terjangkau (terjangkau) menuju ekonomi hijau dan berkelanjutan.

Jakarta, 17 Juli 2022

Narahubung:

Departemen Komunikasi Bank Indonesia

Erwin Haryono

Kepala Departemen

Informasi tentang Bank Indonesia

Telp. 021-131, Email : [email protected]

sp_2419222_1.jpeg

Pemulihan Data